PERATURAN PENDIDIKAN TINGGI

PERATURANPERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT PENDIDIKAN TINGGI

• UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
• UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
• UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
• UU No. 12 Tahun 2012Tentang Pendidikan Tinggi;
• PP No.   4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PT;
• PP No. 37 tahun 2009 Tentang Dosen;
• PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
• Perpres No. 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
• Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
• Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan No. 26 Tahun 2015 Reg. Pendidik PT;
• Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data pendidikan Tinggi PDDIKTI;
• Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
• Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS;
• Permenristekdikti No. 27 Tahun 2018 Tentang Afirmasi PT;
• Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Tentang Penamaan Program Studi Pada PT;
• Permenristekdikti No. 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian PTS, Pembukaan Prodi,& Kerja Sama Joint Pada PTS;
• Permenristekdikti No. 53 Tahun 2018 Tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri;
• Permenristekdikti No. 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Prog.Diploma dalam Sistem Terbuka Pada PT;
• Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Keg. Kemahasiswaan di PT;
• Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di PT;
• Permendikbud No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara UKOM Mahasiswa Bidang Kesehatan;
• Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
• Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Prodi dan PT;
• Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, PTN Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
• Permendikbud No. 35 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia;
• Kepmenristekdikti No. 57 Tahun 2019 Tentang Nama Prodi PT
• Kepdirjen Belmawa No. 232 Tahun 2019 Ttg Daftar nama Prodi PT;
• Kepdirjen Belmawa No. 47 Tahun 2019 Ttg Pedoman Penyusuaian nama Prodi PT;

PENINGKATAN STANDAR MUTU SPMI

PENINGKATAN STANDAR MUTU SPMI

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/ perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (sustainable quality).

Penerapan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu.

Konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjutan

Penerapan PPEPP setiap standar secara konsisten akan menghasilkan Kaizen atau Continuous Quality Improvement (CQI) semua standar, sehingga tercipta BUDAYA MUTU https://franshabrizons.com/

Langkah-langkah atau prosedur Peningkatan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar SPMI.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar SPMI dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Standar SPMI.
4. Lakukan revisi isi Standar SPMI sehingga menjadi Standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada Standar SPMI sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar SPMI yang baru

PENGENDALIAN STANDAR MUTU SPMI

PENGENDALIAN STANDAR MUTU SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar.

Kemudian untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar.

Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.https://franshabrizons.com/

Tahap pengendalian mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan)

PELAKSANAAN STANDAR MUTU SPMI

PELAKSANAAN STANDAR MUTU SPMI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapain standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis. https://franshabrizons.com/

Pelaksanaan SPMI membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (stakeholders, external judgements dll).